KAMPAR – Penurunan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Kampar. Di tengah keluhan para petani yang mengandalkan sawit sebagai sumber penghidupan utama, pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat hingga ke tingkat pemerintah pusat.

Melalui Dinas Perkebunan, Peternakan, dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kampar, berbagai langkah koordinasi dan komunikasi telah dilakukan guna menyampaikan kondisi riil yang dihadapi petani di lapangan.

Upaya tersebut dilakukan agar persoalan harga sawit yang dinilai belum memberikan keuntungan memadai bagi petani dapat segera memperoleh solusi yang tepat.
Bupati Kampar, Ahmad Yuzar, melalui Kepala Dinas Perkebunan, Peternakan, dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kampar, Marhalim, menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak tinggal diam menghadapi situasi yang tengah dirasakan masyarakat perkebunan.

Menurut Marhalim, penurunan harga TBS menjadi persoalan yang berdampak langsung terhadap pendapatan ribuan keluarga petani di Kampar. Karena itu, pemerintah daerah secara aktif melaporkan perkembangan yang terjadi kepada Pemerintah Provinsi Riau agar dapat diteruskan kepada Kementerian Pertanian dan instansi terkait di tingkat nasional.

“Pemerintah sangat memahami kondisi yang dirasakan petani. Karena itu, berbagai informasi dan perkembangan yang terjadi di lapangan telah kami sampaikan kepada instansi terkait agar dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan langkah-langkah strategis,” ujar Marhalim.

Ia menjelaskan bahwa persoalan harga sawit bukan hanya terjadi di Kabupaten Kampar. Sejumlah daerah sentra perkebunan sawit di Indonesia juga menghadapi tantangan serupa akibat berbagai faktor yang memengaruhi industri kelapa sawit secara nasional maupun global.

Menurutnya, harga TBS dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling berkaitan. Mulai dari fluktuasi harga minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO) di pasar internasional, kondisi ekspor, biaya distribusi dan logistik, hingga mekanisme tata niaga yang berlaku di tingkat industri.

Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri. Dibutuhkan sinergi dan kolaborasi antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, perusahaan perkebunan, pabrik kelapa sawit (PKS), hingga organisasi petani agar solusi yang dihasilkan benar-benar mampu menjawab persoalan yang ada.

"Ini bukan persoalan yang hanya dialami Kampar. Karena itu, diperlukan langkah bersama dan kebijakan yang terintegrasi agar petani mendapatkan perlindungan dan kepastian harga yang lebih baik,” jelasnya.

Sebagai tindak lanjut, berbagai laporan mengenai penurunan harga TBS yang diterima dari petani telah disampaikan secara kolektif bersama daerah-daerah lain melalui Dinas Perkebunan Provinsi Riau kepada pemerintah pusat.

Langkah ini diharapkan dapat memperkuat suara petani sawit dan mendorong lahirnya kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat.

Marhalim mengatakan, koordinasi yang dilakukan tidak hanya sebatas pelaporan. Pemerintah daerah juga terus menjalin komunikasi dengan berbagai instansi teknis dan pemangku kepentingan guna memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi industri sawit saat ini.

Informasi yang dihimpun dari berbagai daerah dinilai sangat penting sebagai bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan nasional. Dengan data yang lengkap dan akurat, pemerintah pusat diharapkan mampu mengambil langkah strategis yang dapat menjaga stabilitas harga serta meningkatkan kesejahteraan petani.

Di sisi lain, pemerintah pusat disebut tengah melakukan evaluasi terhadap berbagai persoalan yang memengaruhi harga TBS petani. Evaluasi tersebut mencakup berbagai kendala dalam rantai pasok industri kelapa sawit nasional yang selama ini dinilai turut berkontribusi terhadap ketidakstabilan harga di tingkat petani.

Tidak hanya itu, pemerintah juga dikabarkan akan mengambil tindakan tegas terhadap pabrik kelapa sawit yang terbukti melanggar ketentuan yang berlaku.

“Sudah disampaikan bahwa PKS yang melanggar aturan akan ditindak tegas, termasuk kemungkinan pencabutan izin usaha,” tegas Marhalim.
Pernyataan tersebut menjadi angin segar bagi petani yang selama ini berharap adanya pengawasan lebih ketat terhadap tata niaga sawit.

Langkah penegakan aturan dinilai penting untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi petani sebagai pelaku utama sektor perkebunan.
Bagi Kabupaten Kampar, sektor perkebunan sawit memiliki peran yang sangat strategis dalam menopang perekonomian daerah. Ribuan kepala keluarga menggantungkan hidup dari hasil kebun sawit, baik sebagai petani mandiri maupun petani plasma.

Karena itu, kesejahteraan petani menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah yang terus diperjuangkan oleh pemerintah kabupaten. Berbagai upaya dilakukan agar petani memperoleh kepastian harga yang layak sekaligus menjaga keberlanjutan industri sawit sebagai salah satu komoditas unggulan daerah.

Marhalim menegaskan bahwa pendekatan yang ditempuh pemerintah daerah saat ini adalah melalui komunikasi aktif, koordinasi lintas sektor, serta penyampaian aspirasi secara berjenjang kepada pihak yang memiliki kewenangan dalam menetapkan kebijakan strategis.

Selain memperjuangkan kepentingan petani, Pemkab Kampar juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Pemerintah memastikan setiap keluhan yang disampaikan masyarakat menjadi perhatian serius dan akan terus diperjuangkan melalui jalur pemerintahan yang tersedia.

“Kami berharap petani tetap tenang dan terus berkoordinasi dengan pemerintah. Semua aspirasi yang disampaikan akan kami teruskan dan perjuangkan demi mendapatkan solusi terbaik,” katanya.

Melalui langkah-langkah koordinasi yang telah dilakukan, Pemerintah Kabupaten Kampar menegaskan kehadirannya di tengah masyarakat, khususnya para petani sawit yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian daerah.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui upaya nyata untuk mendorong lahirnya kebijakan yang adil, menjaga keberlangsungan usaha perkebunan rakyat, serta meningkatkan kesejahteraan petani di masa mendatang.

Di tengah tantangan yang dihadapi industri sawit, harapan petani kini tertuju pada langkah konkret pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan menciptakan tata niaga yang lebih berkeadilan. Dengan sinergi seluruh pihak, kesejahteraan petani sawit di Kampar diharapkan dapat terus terjaga dan menjadi fondasi kuat bagi pertumbuhan ekonomi daerah.(*01/Leli)