Kampar – Praktik penugasan satu chef untuk mengawasi dua dapur dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Kampar menuai perhatian. Skema yang diterapkan Yayasan Madani Jaya Berdikari di dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yakni Bangkinang dan Airtiris, memunculkan perdebatan antara kebutuhan operasional dan jaminan mutu layanan.

Berdasarkan penelusuran di lapangan, seorang chef yang terdaftar sebagai penanggung jawab di SPPG Bangkinang juga ditugaskan mengisi kekosongan di SPPG Airtiris. Kondisi ini membuat yang bersangkutan harus berpindah lokasi dalam waktu singkat, terutama saat jam-jam krusial produksi makanan.

Seorang pekerja dapur berinisial Y mengungkapkan pola kerja tersebut cukup berat dijalani.

“Sekitar pukul 22.00 WIB masih di Bangkinang, lalu dini hari sudah harus berada di Airtiris untuk mengawasi produksi. Waktunya sangat mepet,” ujarnya.

Diketahui, masing-masing dapur MBG melayani sekitar 1.800 hingga 2.000 porsi makanan per hari. Dengan jarak dua lokasi sekitar 12 kilometer, mobilitas yang tinggi dinilai berpotensi memengaruhi efektivitas pengawasan, terutama pada aspek kebersihan, standar gizi, dan ketepatan distribusi ke sekolah.

Sejumlah pengamat lokal menilai skema ini berisiko jika berlangsung dalam jangka waktu lama. Pasalnya, peran chef tidak hanya administratif, tetapi juga krusial dalam memastikan setiap tahapan produksi sesuai standar keamanan pangan.

“Dalam program sebesar MBG, pengawasan harus melekat. Kalau satu orang menangani dua dapur sekaligus, ada potensi celah, apalagi jika volume produksinya besar,” ujar salah satu pemerhati kebijakan publik di Kampar yang enggan disebutkan namanya.

Namun demikian, pihak pengelola SPPG menegaskan kondisi tersebut bersifat sementara. Kepala SPPG Yayasan Madani Jaya Berdikari, M. Alfikri Ramadhan, membenarkan adanya penugasan rangkap tersebut sebagai langkah darurat.

Menurutnya, kekosongan terjadi karena chef sebelumnya mengundurkan diri secara mendadak, sementara dapur tetap harus beroperasi sesuai jadwal program.

“Chef sebelumnya mundur pada Sabtu, sedangkan Senin dapur sudah harus memasak. Jadi kami mengambil langkah cepat agar pelayanan tidak terhenti,” jelas Alfikri, Senin (04/05/2026).

Ia menambahkan, dalam pelaksanaannya, chef tidak bekerja sendiri. Tim dapur tetap terdiri dari tenaga produksi lain yang menjalankan proses memasak harian.

“Peran chef lebih pada fungsi kontrol dan memastikan standar berjalan. Tidak semua proses harus dikerjakan langsung oleh chef,” ujarnya.

Alfikri juga menyebut bahwa dalam petunjuk teknis (juknis) program MBG tidak terdapat larangan tegas terkait penugasan chef di lebih dari satu dapur. Selama yang bersangkutan menyatakan mampu menjalankan tugas, pihaknya menilai hal tersebut masih dapat dilakukan.

“Selama chef-nya sanggup dan operasional tetap berjalan sesuai standar, itu tidak menjadi persoalan,” tambahnya.

Meski demikian, ia mengakui bahwa kondisi ideal tetap membutuhkan satu chef untuk setiap dapur. Saat ini, pihak yayasan sedang membuka proses rekrutmen untuk mengisi posisi yang kosong.

“Kami sedang mencari pengganti agar ke depan tidak ada lagi penugasan rangkap seperti ini,” katanya.

Di sisi lain, sejumlah pihak menekankan pentingnya sistem cadangan dalam program berskala besar seperti MBG. Selain faktor kelelahan tenaga kerja, risiko human error juga menjadi perhatian jika beban kerja tidak proporsional.

Program MBG sendiri merupakan salah satu inisiatif pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi pelajar melalui penyediaan makanan sehat di sekolah. Dengan jumlah penerima manfaat yang besar, konsistensi kualitas dan keamanan pangan menjadi aspek yang tidak bisa diabaikan.

Pengamat gizi masyarakat dari salah satu perguruan tinggi di Riau menilai bahwa pengawasan langsung di dapur memiliki peran penting dalam menjaga standar tersebut.

“Distribusi makanan dalam jumlah besar membutuhkan kontrol ketat, mulai dari bahan baku hingga penyajian. Jika pengawasan terbagi, maka potensi penurunan kualitas harus diantisipasi dengan sistem yang kuat,” ujarnya.

Ia juga menyarankan agar pengelola memiliki prosedur darurat yang lebih terstruktur, termasuk daftar tenaga cadangan yang siap ditugaskan sewaktu-waktu.

Sementara itu, hingga berita ini ditulis, pihak mitra pelaksana program MBG di tingkat daerah belum memberikan keterangan tambahan terkait evaluasi terhadap praktik tersebut.

Perdebatan mengenai efektivitas dan risiko penugasan satu chef untuk dua dapur ini pun masih berlangsung. Di satu sisi, langkah cepat dianggap penting untuk menjaga keberlangsungan layanan. Namun di sisi lain, jaminan mutu dan keamanan pangan tetap menjadi prioritas utama yang harus dijaga dalam setiap kondisi.

Ke depan, evaluasi menyeluruh dinilai diperlukan agar pelaksanaan program MBG tidak hanya berjalan, tetapi juga memenuhi standar kualitas yang diharapkan.(*02/cinta)