WASHINGTON – Di balik panasnya konflik yang terus membara di Timur Tengah, tersimpan satu faktor krusial yang kerap luput dari sorotan publik: uang. Bukan semata soal ideologi, nuklir, atau geopolitik, sejumlah analis menilai bahwa kepentingan finansial justru menjadi penghambat utama bagi Amerika Serikat (AS) dan Iran untuk mencapai kesepakatan damai.

Sejak lama, hubungan antara kedua negara memang dipenuhi ketegangan. Namun, dinamika terbaru menunjukkan bahwa jalan menuju perdamaian kian berliku, terutama sejak kebijakan keras yang diambil Presiden AS Donald Trump terhadap Teheran.

Sebelum kembali memimpin AS, Trump telah membangun narasi kuat yang menentang Iran. Ia secara konsisten mengkritik kesepakatan nuklir 2015, atau Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), yang menurutnya memberikan terlalu banyak keuntungan finansial kepada Iran.

Kini, ironisnya, isu yang sama justru menjadi batu sandungan bagi upaya penyelesaian konflik.

“Uang adalah bagian besar dari ini. Ini adalah kunci untuk setiap kompromi dari sudut pandang Iran,” ujar Alex Vatanka, pakar Iran dari Middle East Institute.

Menurut sejumlah pejabat AS dan negara-negara Arab yang mengetahui jalannya perundingan, keengganan Washington untuk melonggarkan sanksi ekonomi menjadi penyebab utama kebuntuan. Bahkan, isu nuklir yang selama ini dianggap sebagai inti konflik, kini dinilai bukan lagi hambatan terbesar.

Dalam proposal terbaru, Iran dilaporkan bersedia mengesampingkan persoalan pengayaan uranium demi membuka kembali jalur perdagangan strategis, termasuk Selat Hormuz. Namun, langkah tersebut belum cukup untuk meyakinkan pihak AS.

“Semua pihak sebenarnya punya ruang kompromi dalam isu pengayaan uranium. Tapi yang paling sulit adalah soal pencabutan sanksi,” ungkap seorang mantan pejabat AS yang terlibat dalam diskusi tidak resmi.

Hal ini bukan tanpa alasan. Selama bertahun-tahun, Trump membangun kebijakan luar negerinya terhadap Iran melalui pendekatan “tekanan maksimum”, memanfaatkan dominasi sistem keuangan global AS untuk menekan ekonomi Teheran.
Kebijakan ini terbukti berdampak besar.

Sanksi yang dijatuhkan Washington menyebabkan nilai mata uang Iran anjlok tajam, inflasi melonjak, dan tekanan ekonomi yang signifikan terhadap masyarakat.

Namun, justru keberhasilan inilah yang kini menjadi dilema bagi pemerintahan Trump sendiri.

“Trump tidak membantu dirinya sendiri,” kata Vatanka.

“Cara dia menggambarkan JCPOA sejak awal membuat posisinya sulit. Apa pun langkah yang dia ambil sekarang akan dibandingkan dengan kritik kerasnya terhadap kebijakan Barack Obama.”
Sebagaimana diketahui, JCPOA merupakan kesepakatan internasional yang memberikan keringanan sanksi kepada Iran sebagai imbalan pembatasan program nuklirnya.

Dalam perjanjian tersebut, Iran setuju membatasi pengayaan uranium hingga 3,67 persen dan membuka akses bagi inspeksi internasional.
Namun pada 2018, Trump secara sepihak menarik AS keluar dari kesepakatan tersebut, memicu ketegangan baru dan memperburuk hubungan kedua negara.

Kini, di tengah upaya gencatan senjata dan negosiasi yang rapuh, Washington justru kembali memperketat tekanan. Beberapa jam sebelum perundingan penting di Islamabad, AS menjatuhkan sanksi baru terhadap kilang minyak di China serta puluhan perusahaan pelayaran yang dituduh mengangkut minyak Iran.

Langkah tersebut langsung berdampak pada kegagalan perundingan.
Bagi banyak diplomat, situasi ini mencerminkan dilema politik yang kompleks.

Di satu sisi, mencabut sanksi dapat membuka jalan menuju perdamaian. Namun di sisi lain, langkah tersebut berisiko dianggap sebagai kekalahan politik bagi Trump.

“Jika perang berakhir dan Iran justru keluar dalam kondisi ekonomi yang lebih kuat, itu akan menjadi pukulan telak bagi citra pemerintahan Trump,” ujar seorang diplomat yang mengikuti perkembangan tersebut.

Pernyataan ini mencerminkan betapa eratnya hubungan antara kebijakan luar negeri dan pertimbangan domestik di AS.

Bahkan sebelumnya, Menteri Keuangan AS Scott Bessent sempat menyampaikan kebanggaannya atas dampak sanksi terhadap Iran dalam sebuah forum ekonomi global. Ia menyebut bahwa tekanan ekonomi telah membuat mata uang Iran “jatuh bebas” dan memicu gelombang protes domestik.

Di tengah kondisi tersebut, peluang tercapainya perdamaian tampak semakin sulit. Selama kedua pihak masih terjebak dalam tarik-menarik kepentingan ekonomi, negosiasi kemungkinan besar akan terus menemui jalan buntu.

Bagi Iran, pencabutan sanksi adalah syarat mutlak untuk memulihkan ekonomi nasional. Sementara bagi AS, mempertahankan tekanan finansial merupakan alat strategis yang sulit dilepaskan.

Konflik ini pun menjadi pengingat bahwa dalam politik internasional, faktor ekonomi sering kali lebih menentukan dibandingkan isu-isu yang tampak di permukaan.

Pada akhirnya, pertanyaan besarnya bukan lagi apakah kedua negara dapat mencapai kompromi, melainkan apakah mereka bersedia membayar “harga” politik dan ekonomi yang dibutuhkan untuk mengakhiri konflik tersebut.

Selama jawabannya masih “tidak”, maka perdamaian di Timur Tengah kemungkinan akan tetap menjadi harapan yang belum terwujud.(*02/cinta)