Rokan Hulu – Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) menggelar Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah (OTDA) ke-XXX tahun 2026 dengan khidmat di halaman Kantor Bupati Rokan Hulu, Senin (27/4/2026). Peringatan tahun ini mengusung tema “Dengan Otonomi Daerah, Kita Wujudkan Asta Cita”, yang menegaskan pentingnya peran daerah dalam mendukung arah pembangunan nasional.

Upacara tersebut dipimpin langsung oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Rokan Hulu, Drs. H. Yusmar, M.Si, yang bertindak sebagai Inspektur Upacara. Turut hadir Ketua DPRD Rokan Hulu Hj. Sumiartini, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para Asisten, Staf Ahli, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta seluruh camat se-Kabupaten Rokan Hulu.

Kehadiran juga datang dari berbagai organisasi wanita, seperti Ketua TP-PKK Rohul dr. Yeni Dwi Putri, Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Hj. Yurniziarti, beserta jajaran pengurus lainnya yang ikut memberikan dukungan dalam peringatan tersebut.

Dalam amanatnya, Yusmar menegaskan bahwa peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 menjadi momentum penting untuk memperkuat kemandirian daerah dalam mengelola potensi lokal. Hal ini dinilai sejalan dengan delapan prioritas pembangunan nasional yang dikenal dengan Asta Cita.

“Otonomi daerah memberikan ruang bagi kita untuk berinovasi dan mempercepat pembangunan. Melalui semangat Asta Cita, kita berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik serta daya saing daerah, khususnya di Rokan Hulu,” ujar Yusmar.

Ia menjelaskan, tema yang diangkat tahun ini mencerminkan tanggung jawab besar pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan potensi lokal secara optimal dan berkelanjutan.

Lebih lanjut, Yusmar memaparkan bahwa pemerintah daerah diharapkan mampu mengharmonisasikan langkah dengan program prioritas nasional yang terbagi dalam delapan klaster utama. Klaster tersebut meliputi kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, pembangunan infrastruktur dan ketahanan bencana, penguatan ekonomi kerakyatan dan desa, serta penurunan angka kemiskinan.

Dalam mendukung implementasi tersebut, sejumlah program konkret juga terus didorong, di antaranya pengelolaan sampah menjadi energi listrik (PSEL), rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana khususnya di wilayah Sumatera, pembentukan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih (KDKM), serta reformasi birokrasi berbasis hasil yang didukung digitalisasi terintegrasi.

Meski demikian, Yusmar tidak menampik bahwa masih terdapat berbagai tantangan yang dihadapi pemerintah daerah. Salah satunya adalah tuntutan untuk mewujudkan birokrasi yang cepat, lincah, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Saat ini sudah terdapat 305 Mal Pelayanan Publik di berbagai daerah, namun kita masih perlu meningkatkan kualitas layanan secara menyeluruh,” jelasnya.

Selain itu, persoalan kapasitas fiskal daerah juga menjadi perhatian serius. Dari total 546 daerah di Indonesia, sebanyak 469 di antaranya masih memiliki kapasitas fiskal rendah dan bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.

Tantangan lainnya mencakup pengelolaan sampah yang belum optimal dengan jumlah mencapai 16,2 juta ton per tahun secara nasional, ketimpangan ekonomi yang tercermin dari rasio Gini sebesar 0,375, serta upaya menjaga stabilitas inflasi yang berada di angka 3,48 persen per Maret 2026.

Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat sebesar 5,39 persen pada triwulan IV 2025 juga menjadi indikator yang perlu terus dijaga melalui sinergi kebijakan antara pusat dan daerah.

Yusmar menekankan bahwa keberhasilan pembangunan nasional sangat bergantung pada kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah. Menurutnya, daerah tidak hanya berperan sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam merancang program pembangunan yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal.

“Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah adalah kunci utama. Daerah harus mampu menjadi motor penggerak pembangunan sekaligus mitra aktif dalam merumuskan kebijakan yang berdampak langsung bagi masyarakat,” tegasnya.

Upacara berlangsung dengan tertib dan penuh semangat nasionalisme, mencerminkan komitmen seluruh elemen Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang lebih efektif dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.(*02/cinta)