Jakarta – Kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Lebanon kembali dipertanyakan setelah rentetan serangan militer yang terjadi di wilayah selatan Lebanon.

Dalam insiden terbaru, sedikitnya lima orang dilaporkan tewas akibat serangan rudal, termasuk seorang jurnalis yang tengah menjalankan tugas peliputan.

Dilaporkan oleh The Guardian, serangan terjadi pada Rabu (22/4/2026) di sekitar kota al-Tayri, wilayah yang selama ini kerap menjadi titik panas konflik lintas perbatasan.

Salah satu korban tewas adalah jurnalis bernama Amal Khalil, yang saat itu sedang meliput situasi di lapangan bersama seorang fotografer, Zeinab Faraj.

Menurut laporan otoritas setempat, serangan rudal Israel menghantam sebuah kendaraan yang berada tidak jauh dari posisi kedua jurnalis tersebut.

Situasi yang tiba-tiba berubah mencekam membuat Khalil dan Faraj berusaha menyelamatkan diri dengan berlari menuju sebuah rumah di dekat lokasi kejadian. Namun, tempat yang mereka anggap aman justru menjadi sasaran serangan lanjutan.

Kementerian Kesehatan Lebanon menyebutkan bahwa bangunan tersebut ikut dihantam dalam serangan berikutnya, memperparah kondisi di lapangan.

Khalil dilaporkan tertimbun reruntuhan bangunan dan akhirnya ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa oleh tim penyelamat.

pihak Kementerian Kesehatan juga menuding adanya tindakan yang menghambat proses evakuasi korban. Dalam pernyataannya, disebutkan bahwa saat tim medis berupaya mengevakuasi Khalil, mereka justru menjadi sasaran serangan.

“Militer Israel mencegah penyelesaian misi kemanusiaan dengan menembakkan granat suara dan amunisi tajam ke arah ambulans,” demikian pernyataan resmi kementerian tersebut.

Tuduhan ini menambah panjang daftar kontroversi terkait operasi militer Israel di wilayah Lebanon, terutama di tengah status gencatan senjata yang seharusnya menghentikan segala bentuk aksi kekerasan.

Secara keseluruhan, lima orang dilaporkan tewas dalam serangan tersebut. Identitas korban lainnya belum sepenuhnya dirilis, namun dipastikan mereka merupakan warga sipil yang berada di sekitar lokasi kejadian.

Peristiwa ini langsung memicu reaksi keras dari pemerintah Lebanon. Perdana Menteri Nawaf Salam menyampaikan kecaman tegas terhadap tindakan yang dinilai melanggar hukum internasional.

Dalam pernyataannya, Salam menegaskan bahwa penargetan terhadap jurnalis serta penghambatan bantuan kemanusiaan merupakan pelanggaran serius yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang.

“Lebanon tidak akan menyia-nyiakan upaya apa pun dalam mengejar kejahatan ini di hadapan badan-badan internasional yang relevan,” ujarnya

melalui unggahan di media sosial.
Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa Lebanon berpotensi membawa kasus ini ke forum internasional, termasuk lembaga seperti Mahkamah Pidana Internasional atau Dewan Keamanan PBB, guna menuntut pertanggungjawaban atas insiden tersebut.

Di sisi lain, militer Israel memberikan klarifikasi berbeda. Dalam pernyataan resminya, mereka mengaku telah menerima laporan mengenai adanya dua jurnalis yang terluka akibat serangan tersebut. Namun, mereka membantah tudingan bahwa pasukannya menghalangi tim penyelamat.

Pihak Israel menyatakan bahwa operasinya dilakukan dengan mempertimbangkan aspek keamanan dan target yang dianggap sebagai ancaman.

Meski demikian, tidak ada penjelasan rinci mengenai alasan di balik serangan lanjutan terhadap bangunan yang dijadikan tempat berlindung oleh warga sipil.

Perbedaan narasi antara kedua pihak ini semakin memperumit upaya pencarian fakta di lapangan, sekaligus menambah ketegangan di tengah situasi yang seharusnya kondusif akibat adanya gencatan senjata.

Insiden ini juga kembali menyoroti risiko besar yang dihadapi para jurnalis di wilayah konflik. Meski dilindungi oleh hukum humaniter internasional, praktik di lapangan sering kali menunjukkan bahwa pekerja media tetap rentan menjadi korban kekerasan.

Organisasi perlindungan jurnalis internasional telah berulang kali menyerukan pentingnya menjamin keselamatan wartawan, terutama di zona konflik aktif.

Kasus kematian Amal Khalil berpotensi menjadi simbol baru dari tantangan tersebut.

Selain itu, dugaan penghambatan terhadap ambulans juga menjadi sorotan serius. Dalam hukum internasional, fasilitas medis dan tenaga kesehatan memiliki perlindungan khusus dan tidak boleh dijadikan target dalam kondisi apa pun.

Jika tuduhan tersebut terbukti, maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa, yang mengatur perlindungan terhadap korban konflik bersenjata.

Situasi di Lebanon sendiri hingga kini masih diliputi ketidakpastian. Meski gencatan senjata telah diumumkan, sejumlah laporan menunjukkan bahwa bentrokan sporadis masih terjadi di beberapa titik perbatasan.

Pengamat menilai bahwa lemahnya mekanisme pengawasan dan rendahnya kepercayaan antar pihak menjadi faktor utama yang membuat kesepakatan damai sulit dijalankan secara konsisten.

Tragedi yang menewaskan lima orang, termasuk seorang jurnalis, ini menjadi pengingat bahwa di balik setiap konflik, warga sipil selalu menjadi pihak yang paling rentan.

Dengan meningkatnya tekanan internasional, kini perhatian dunia tertuju pada bagaimana kedua pihak merespons insiden ini—apakah akan memperburuk eskalasi, atau justru menjadi momentum untuk memperkuat komitmen terhadap perdamaian.(*02/cinta)