Sungai Apit – Upaya menghidupkan kembali denyut ekonomi maritim di Kabupaten Siak mulai menunjukkan hasil nyata. Bupati Siak, Afni Zulkifli, secara resmi meresmikan pembangunan galangan kapal terpadu milik PT Mitra Nusantara Shipyard (MNS) di Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB), Kecamatan Sungai Apit, Senin (20/4/2026). Momen ini menjadi simbol kebangkitan kawasan industri yang sebelumnya sempat “tertidur” dari geliat investasi.

Peresmian tersebut tidak hanya menandai dimulainya pembangunan galangan kapal, tetapi juga dibarengi dengan pembukaan akses jalan sepanjang 1,2 kilometer yang menjadi infrastruktur vital bagi aktivitas industri di kawasan tersebut. Jalan ini diharapkan mampu memperlancar mobilitas barang, tenaga kerja, serta mempercepat konektivitas antar sektor di dalam KITB.

Dalam sambutannya, Bupati Afni menegaskan bahwa investasi yang masuk ke KITB merupakan sinyal positif bagi masa depan ekonomi daerah. Ia menyebut keberanian PT MNS menanamkan modal lebih dari Rp300 miliar—dengan tahap awal sebesar Rp100 miliar lebih—sebagai bukti nyata kepercayaan investor terhadap potensi Siak.

“Ini bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi langkah strategis untuk menghidupkan kembali kawasan industri yang memiliki potensi luar biasa. Kepercayaan investor seperti ini harus kita jaga bersama,” ujar Afni.

Ia juga menyampaikan bahwa galangan kapal tersebut diproyeksikan menjadi salah satu yang terbesar di Pulau Sumatera, dengan kemampuan melayani perbaikan dan pembangunan kapal dalam skala besar. Hal ini dinilai akan memperkuat posisi Siak sebagai salah satu pusat ekonomi maritim di wilayah barat Indonesia.

Menurut Afni, KITB memiliki posisi geografis yang sangat strategis karena berada dekat dengan jalur pelayaran internasional dan menghadap langsung ke Selat Padang. Dengan keunggulan tersebut, kawasan ini berpotensi menjadi pusat distribusi komoditas, baik untuk kebutuhan dalam negeri maupun ekspor ke luar negeri.

“KITB ini adalah jantung ekonomi baru. Jika dikelola dengan serius, kawasan ini bisa menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi tidak hanya di Siak, tetapi juga di Riau bahkan Sumatera,” jelasnya.

Lebih lanjut, Afni menekankan pentingnya pembenahan tata kelola kawasan industri. Ia mengakui bahwa KITB sempat mengalami stagnasi akibat berbagai kendala, termasuk pengelolaan lahan yang tidak optimal dan minimnya realisasi investasi dari tenant yang telah memiliki izin.

Ia pun menginstruksikan jajaran terkait untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pemegang Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang belum menunjukkan progres pembangunan. Menurutnya, lahan yang dikuasai harus segera dimanfaatkan agar tidak menjadi beban bagi pengembangan kawasan.

“Kita tidak ingin kawasan ini hanya menjadi lahan tidur. Semua pihak harus bergerak. Jika ada investor yang serius, kita permudah. Tapi kalau hanya menahan lahan tanpa aktivitas, harus ada ketegasan,” tegasnya.

Selain itu, Afni juga mengingatkan pentingnya menciptakan iklim investasi yang sehat dan transparan. Ia secara tegas melarang adanya praktik pungutan liar yang dapat merusak kepercayaan investor.

“Perizinan harus cepat, aturan harus jelas, dan pelayanan harus bersih. Jangan ada pungli. Kita ingin investor merasa aman dan nyaman berinvestasi di Siak,” tambahnya.

Di sisi lain, Direktur PT MNS, Yudi Utomo, menyampaikan bahwa pembangunan galangan kapal ini tidak hanya berorientasi pada bisnis, tetapi juga memberikan dampak sosial bagi masyarakat sekitar. Ia menyebutkan bahwa proyek ini akan menyerap sekitar 200 tenaga kerja, baik pada tahap konstruksi maupun saat operasional.

“Kami berkomitmen untuk memprioritaskan tenaga kerja lokal, khususnya yang memiliki keahlian di bidang teknik seperti pengelasan. Ini sesuai dengan arahan Ibu Bupati agar masyarakat Siak ikut merasakan manfaat langsung dari investasi ini,” ujarnya.

Yudi juga mengungkapkan bahwa potensi pasar industri galangan kapal di wilayah Riau sangat besar. Berdasarkan hasil studi kelayakan (feasibility study), tercatat arus kapal di Provinsi Riau mencapai lebih dari 8.500 kapal domestik dan ratusan kapal internasional setiap tahunnya.

“Dengan jumlah lalu lintas kapal yang tinggi, kebutuhan akan layanan perbaikan dan pembangunan kapal tentu sangat besar. Ini menjadi peluang yang kami tangkap,” jelasnya.

Tak hanya itu, PT MNS juga menunjukkan keseriusannya dalam membangun fasilitas pendukung di kawasan tersebut. Salah satunya adalah pembangunan instalasi pemurnian air (Reverse Osmosis/RO) untuk memenuhi kebutuhan air bersih secara mandiri, mengingat keterbatasan pasokan air di KITB.

Selain itu, perusahaan juga membangun akses jalan dengan nilai investasi lebih dari Rp7 miliar sebagai bentuk kontribusi nyata terhadap pengembangan infrastruktur kawasan.

Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa kehadiran PT MNS tidak hanya berfokus pada keuntungan perusahaan, tetapi juga berkontribusi terhadap pembangunan ekosistem industri yang berkelanjutan.

Dengan diresmikannya galangan kapal ini, harapan besar kini tertuju pada kebangkitan KITB sebagai pusat industri maritim yang kompetitif. Sinergi antara pemerintah daerah dan investor diharapkan mampu menciptakan efek berganda (multiplier effect) bagi pertumbuhan ekonomi, peningkatan lapangan kerja, serta kesejahteraan masyarakat.

Jika komitmen ini terus dijaga, bukan tidak mungkin KITB akan menjelma menjadi salah satu kawasan industri unggulan di Indonesia, sekaligus mengukuhkan Siak sebagai pemain penting dalam peta ekonomi maritim nasional.(*02/cinta)