Rokan Hulu – Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) resmi melakukan pergantian kepemimpinan pada posisi Sekretaris Daerah (Sekda) melalui penunjukan Pelaksana Tugas (Plt). Dalam apel bersama yang digelar di halaman Kantor Bupati Rokan Hulu, Senin (6/4/2026), jabatan Sekda diserahterimakan dari Muhammad Zaki kepada Drs. H. Yusmar.

Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan (sertijab) serta penyerahan buku memori kerja sebagai bentuk kesinambungan program pemerintahan. Prosesi berlangsung khidmat dan dihadiri oleh jajaran pejabat daerah, mulai dari asisten, inspektur, kepala OPD, hingga aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Rohul.

Dalam amanat perdananya sebagai Plt Sekda, Yusmar menegaskan bahwa jabatan yang diembannya merupakan amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Ia menyebut kepercayaan yang diberikan oleh pimpinan daerah menjadi dorongan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Ini adalah amanah yang harus saya jalankan sebaik-baiknya. Saya mengajak seluruh ASN untuk bekerja lebih disiplin, profesional, dan berintegritas demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar Yusmar di hadapan peserta apel.

Yusmar menekankan bahwa salah satu fokus utamanya adalah pembinaan serta penertiban ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu. Ia menilai bahwa kualitas pelayanan publik tidak akan terwujud tanpa didukung oleh aparatur yang memiliki disiplin tinggi dan etos kerja yang baik.

Menurutnya, pembenahan internal birokrasi menjadi langkah awal yang harus dilakukan secara menyeluruh. Ia mengingatkan bahwa ASN sebagai pelayan masyarakat dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perubahan, termasuk dalam menghadapi dinamika kebijakan pemerintah pusat yang terus berkembang.

Selain itu, Yusmar juga menyoroti pentingnya percepatan dan akurasi pelaporan Program Strategis Nasional (PSN). Ia menyampaikan bahwa tenggat waktu pelaporan telah diperpanjang hingga 17 April 2026, sehingga seluruh OPD diminta untuk memanfaatkan waktu tersebut guna menyusun data yang lebih realistis dan akurat.

“Pelaporan PSN harus dilakukan dengan serius dan berbasis data yang valid. Jangan sampai ada laporan yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Ini menyangkut kredibilitas pemerintah daerah,” tegasnya.

Dalam arahannya, Yusmar juga memperkenalkan kebijakan budaya kerja baru yang mulai diberlakukan sejak 1 April 2026, mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri. Kebijakan tersebut mengatur penerapan sistem kerja fleksibel bagi ASN, yakni Work From Anywhere (WFA) dan Work From Office (WFO).

Ia menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi kerja sekaligus memberikan fleksibilitas bagi ASN dalam menjalankan tugas. Meski demikian, ia menegaskan bahwa fleksibilitas tersebut tidak boleh mengurangi kinerja dan responsivitas aparatur.

“Kedepannya akan diterapkan kebijakan WFA dan WFO, khususnya pada hari Jumat dan hari-hari tertentu yang akan diatur lebih lanjut. Namun, saya tekankan bahwa respons terhadap instruksi pimpinan harus tetap cepat, maksimal dalam waktu lima menit,” ujarnya.

Penegasan tersebut menjadi indikator bahwa meskipun sistem kerja lebih fleksibel, disiplin dan tanggung jawab tetap menjadi prioritas utama. Yusmar mengingatkan bahwa ASN harus mampu memanfaatkan teknologi komunikasi secara optimal untuk mendukung kinerja.

Tidak hanya itu, ia juga mengungkapkan akan adanya pengawasan ketat terhadap penggunaan fasilitas kantor. Atas instruksi pimpinan daerah, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke kantor-kantor OPD, terutama pada hari Jumat, Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional.

Langkah ini bertujuan untuk memastikan efisiensi penggunaan energi, seperti listrik dan lampu, agar tidak terjadi pemborosan. Menurut Yusmar, penghematan anggaran harus dimulai dari hal-hal kecil yang berdampak besar jika dilakukan secara konsisten.

“Satpol PP akan melakukan sidak untuk memastikan tidak ada pemborosan penggunaan listrik di kantor. Ini bagian dari upaya kita membangun budaya kerja yang efisien dan bertanggung jawab,” jelasnya.

Di akhir amanatnya, Yusmar mengajak seluruh jajaran ASN untuk menjaga kekompakan, kerja sama, dan solidaritas dalam menjalankan tugas pemerintahan. Ia menekankan bahwa keberhasilan program pemerintah tidak bisa dicapai secara individu, melainkan melalui kolaborasi yang kuat antar seluruh elemen birokrasi.

Sebagai bentuk motivasi, ia juga memperkenalkan moto baru bagi ASN di lingkungan Sekretariat Daerah Rokan Hulu, yakni “Aparatur Loyal Berintegritas, Pelayanan Berkualitas”. Moto ini diharapkan menjadi semangat baru dalam meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.

“Dengan dukungan dan kerja sama yang solid dari seluruh jajaran, mulai dari asisten, inspektur, kepala OPD, hingga pejabat fungsional, saya yakin kita mampu mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu,” pungkasnya.

Pergantian kepemimpinan ini diharapkan menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu untuk melakukan pembenahan internal sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan komitmen terhadap disiplin, efisiensi, dan integritas, birokrasi Rohul diharapkan mampu menjawab tantangan pembangunan serta memenuhi harapan masyarakat secara optimal.(*02/cinta)