Rokan Hulu – Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) terus mematangkan arah pembangunan daerah dengan menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.

Kegiatan ini mengusung tema “Pemantapan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Sektor Unggulan Daerah” dan berlangsung di Convention Hall Islamic Center Rokan Hulu, Selasa (31/03/2026).

Musrenbang tersebut secara resmi dibuka oleh Wakil Bupati Rokan Hulu, Syafaruddin Poti, yang ditandai dengan pemukulan gong sebagai simbol dimulainya proses perencanaan pembangunan daerah untuk tahun mendatang.

Turut hadir dalam kegiatan ini Wakil Ketua III DPRD Provinsi Riau Budiman Lubis, Anggota DPRD Rokan Hulu Romi Juliandra, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan instansi vertikal seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pertanahan Nasional (BPN), BPJS, serta tokoh masyarakat dan organisasi perempuan se-Kabupaten Rokan Hulu.

Dalam sambutannya, Wabup Syafaruddin Poti menekankan bahwa Musrenbang memiliki peran strategis dalam menyelaraskan kebutuhan masyarakat dengan kebijakan pembangunan pemerintah daerah.

Ia menegaskan bahwa setiap usulan yang masuk harus mampu menjawab persoalan riil di tengah masyarakat, khususnya dalam upaya memperkuat perekonomian berbasis kerakyatan.

“Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus memantapkan ekonomi kerakyatan melalui optimalisasi sektor-sektor unggulan yang dimiliki Rokan Hulu. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi tidak hanya meningkat, tetapi juga mampu dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat,” ujar Syafaruddin.

Menurutnya, penguatan ekonomi kerakyatan dapat dilakukan melalui pengembangan sektor pertanian, perkebunan, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Ia juga mengingatkan pentingnya kolaborasi lintas sektor agar pembangunan dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.

Lebih lanjut, Wabup menekankan bahwa proses perencanaan harus bersifat partisipatif, transparan, dan akuntabel. Ia berharap seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, legislatif, maupun masyarakat, dapat bersinergi dalam menyusun program pembangunan yang berkelanjutan.

“Musrenbang ini menjadi momentum untuk menyatukan persepsi dan langkah, sehingga arah pembangunan Kabupaten Rokan Hulu ke depan benar-benar terarah, terpadu, dan berkelanjutan,” tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, perwakilan Bappeda Provinsi Riau, Feradis, turut menyampaikan paparan terkait tema dan prioritas pembangunan Provinsi Riau tahun 2027.

Ia menekankan pentingnya sinkronisasi antara program pemerintah provinsi dan kabupaten agar tercipta harmonisasi pembangunan antarwilayah.

Menurutnya, integrasi perencanaan menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran serta mendorong percepatan pembangunan di daerah. Ia juga mendorong pemerintah kabupaten untuk terus menggali potensi unggulan daerah sebagai motor penggerak ekonomi.

Sementara itu, Ketua Panitia Penyelenggara yang juga menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Rohul, Simel Meri, memaparkan sejumlah usulan pembangunan yang telah dihimpun untuk tahun anggaran 2027.

Dalam laporannya, Simel Meri menjelaskan bahwa pagu anggaran utama mencakup 143 program, 282 kegiatan, dan 1.159 sub-kegiatan dengan total anggaran mencapai Rp1,9 triliun. Selain itu, terdapat 574 usulan yang berasal dari Musrenbang desa dan kecamatan, serta 2.145 usulan yang dihimpun melalui pokok pikiran (pokir) DPRD.

Tidak hanya itu, usulan bantuan sosial dan hibah juga tercatat sebanyak 129 usulan. Seluruh usulan tersebut, kata dia, akan melalui proses verifikasi dan penajaman agar sesuai dengan prioritas pembangunan daerah serta kemampuan keuangan daerah.

“Semua usulan yang masuk akan diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan daerah, sehingga program yang dihasilkan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” jelas Simel Meri.

Selain bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten, rencana pembangunan Rohul juga didukung oleh pendanaan dari luar daerah. Untuk APBD Provinsi Riau, dialokasikan pada 13 perangkat daerah dengan total pagu anggaran sebesar Rp583,18 miliar.

Sementara itu, dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui skema Dana Alokasi Khusus (DAK), dialokasikan pada 18 kementerian/lembaga dengan total pagu mencapai Rp1,43 triliun.

Menurut Simel Meri, sinergi pendanaan ini diharapkan mampu mempercepat realisasi pembangunan di berbagai sektor, termasuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pengembangan ekonomi masyarakat.

Rangkaian kegiatan Musrenbang RKPD ini juga diisi dengan diskusi panel dan sesi tanya jawab yang melibatkan seluruh peserta.

Forum ini menjadi wadah untuk menyampaikan aspirasi, masukan, serta kritik konstruktif terhadap rencana pembangunan yang akan dijalankan.

Kegiatan kemudian ditutup dengan penandatanganan berita acara hasil kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027.

Dokumen tersebut akan menjadi dasar dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah yang lebih konkret dan terarah.

Melalui Musrenbang ini, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu berharap dapat menghasilkan perencanaan pembangunan yang tidak hanya responsif terhadap kebutuhan masyarakat, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Dengan kolaborasi yang kuat antara seluruh pemangku kepentingan, pembangunan di Rokan Hulu diharapkan semakin maju dan memberikan kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat.(*01/Leli)