KANDIS — Di tengah tekanan fiskal yang semakin terasa, Pemerintah Kabupaten Siak mulai menggeser arah pembangunan dengan menitikberatkan pada penguatan ekonomi berbasis kampung. 

Bupati Siak, Afni Zulkifli, secara tegas meminta pemerintah kampung untuk tidak lagi sekadar menjadi pelaksana program, melainkan bertransformasi menjadi penggerak utama ekonomi masyarakat.

Pesan tersebut disampaikan Afni saat melantik dan mengambil sumpah jabatan anggota Pengganti Antar Waktu (PAW) Badan Permusyawaratan Kampung (Bapekam) dari Kampung Belutu, Kampung Jambai Makmur, dan Kampung Sungai Gondang. 

Kegiatan berlangsung di Aula Kantor Camat Kandis, Kamis (2/4/2026), dengan dihadiri unsur pemerintah daerah, tokoh masyarakat, serta perangkat kampung.

Dalam sambutannya, Afni menyoroti kondisi fiskal daerah yang saat ini berada dalam tekanan cukup berat. Ia menjelaskan bahwa hampir seluruh pemerintah daerah di Indonesia menghadapi tantangan serupa, yakni menurunnya transfer dana dari pemerintah pusat di tengah meningkatnya kewajiban menjalankan program prioritas nasional.

“Tidak ada lagi jarak antara pemerintah kabupaten dengan kampung. Kita menghadapi persoalan yang sama, terutama kondisi fiskal yang sedang tidak mudah,” ujar Afni.

Ia mengungkapkan, struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Siak masih didominasi oleh belanja pegawai yang berada di kisaran 36 hingga 38 persen. Angka ini dinilai melampaui batas ideal yang ditetapkan pemerintah pusat, yakni sebesar 30 persen.

Untuk menyesuaikan dengan ketentuan tersebut, Pemkab Siak dihadapkan pada kebutuhan melakukan efisiensi anggaran dalam jumlah besar, yakni sekitar Rp500 miliar hingga Rp600 miliar. Menurut Afni, langkah ini merupakan bagian dari upaya menjaga kesehatan fiskal daerah agar tidak terkena sanksi dari pemerintah pusat.

“Ini bukan pekerjaan mudah, tetapi harus kita lakukan. Kalau tidak, kita berisiko terkena sanksi fiskal yang justru akan mempersempit ruang gerak pembangunan,” tegasnya.

Sebagai bentuk penyesuaian, pemerintah daerah telah melakukan sejumlah langkah rasionalisasi anggaran, termasuk penyesuaian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Namun demikian, Afni memastikan bahwa kebijakan merumahkan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tidak akan diambil.

“Komitmen kami jelas, jangan sampai ada pegawai yang dirumahkan. Kita cari solusi lain, meskipun semua harus ikut merasakan dampak pengetatan ini,” katanya.

Dalam konteks tersebut, Afni menekankan pentingnya perubahan paradigma pembangunan di tingkat kampung. Ia meminta penghulu dan anggota Bapekam untuk lebih kreatif dalam mengelola dana desa agar mampu menciptakan nilai tambah ekonomi.

“Dana desa jangan hanya habis untuk kegiatan seremonial atau fisik semata. Harus ada kegiatan produktif yang menghasilkan dan menciptakan perputaran ekonomi di kampung,” ujarnya.

Afni juga memberikan sejumlah contoh konkret program yang dapat dikembangkan, seperti peternakan ayam petelur, pertanian hortikultura, hingga budidaya sayuran hidroponik yang terhubung langsung dengan pasar. Menurutnya, model pengembangan ekonomi seperti ini terbukti mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi lokal.

Selain itu, Pemkab Siak juga membuka peluang pemanfaatan aset daerah oleh masyarakat. Kebijakan ini ditujukan untuk mendukung petani dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar memiliki akses terhadap sarana produksi yang lebih memadai.

Afni menjelaskan bahwa skema pemanfaatan aset tersebut dibuat lebih fleksibel dan berpihak kepada masyarakat, termasuk melalui sistem pembayaran sewa pascapanen serta relaksasi bagi petani yang mengalami gagal panen.

“Kita ingin aset daerah benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan produktif masyarakat. Jangan sampai menjadi beban baru,” jelasnya.

Dalam arahannya, Afni turut menyoroti peluang ekonomi dari program nasional, salah satunya Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menyebut bahwa satu dapur MBG dapat mengelola anggaran hingga sekitar Rp1 miliar per bulan, yang berpotensi menciptakan perputaran ekonomi yang besar di daerah.

Namun, ia mengingatkan agar rantai pasok dalam program tersebut diisi oleh pelaku usaha lokal. Hal ini dinilai penting agar manfaat ekonomi tidak keluar daerah.

“Jangan sampai anggarannya besar, tetapi belanjanya ke luar daerah. Kita harus pastikan petani, peternak, dan UMKM lokal menjadi bagian dari rantai pasok,” tegasnya.

Afni bahkan menegaskan bahwa tidak boleh ada penolakan terhadap produk lokal selama memenuhi standar kualitas dan kebutuhan program. Ia menilai, keberpihakan terhadap produk lokal merupakan kunci dalam membangun kemandirian ekonomi daerah.

Sementara itu, salah satu perwakilan Bapekam yang baru dilantik menyambut baik arahan tersebut. Ia menilai bahwa peran Bapekam ke depan tidak hanya sebatas fungsi pengawasan, tetapi juga menjadi mitra strategis dalam mendorong inovasi ekonomi di tingkat kampung.

“Kami siap menjalankan amanah ini dengan mendorong program-program yang berdampak langsung kepada masyarakat, khususnya dalam peningkatan ekonomi,” ujarnya.

Di sisi lain, tokoh masyarakat setempat juga berharap agar komitmen pemerintah daerah dalam membuka akses terhadap aset dan peluang ekonomi benar-benar dapat dirasakan hingga ke tingkat bawah.

Menutup arahannya, Afni mengajak seluruh elemen pemerintahan untuk memperkuat kolaborasi dan meninggalkan ego sektoral. Ia menekankan bahwa tantangan fiskal yang dihadapi saat ini hanya dapat diatasi melalui kerja bersama yang solid.

“Ini bukan waktunya berjalan sendiri-sendiri. Kita harus kompak, saling mendukung, dan fokus pada solusi,” katanya.

Afni juga menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas keuangan daerah sekaligus menekan beban utang. Ia menyebut bahwa dalam beberapa waktu terakhir, sejumlah kewajiban daerah mulai berkurang.

“Kita ingin meninggalkan kondisi keuangan yang lebih sehat bagi pemimpin berikutnya. Ini rumah kita bersama, dan harus kita jaga untuk generasi mendatang,” pungkasnya.(*02/cinta)