Mempura – Bupati Siak, Afni Zulkifli, secara resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan 18 anggota Pergantian Antar Waktu (PAW) Badan Permusyawaratan Kampung (Bapekam) se-Kecamatan Mempura, Rabu (1/4/2026). 

Prosesi pelantikan yang berlangsung di Aula Kantor Camat Mempura, Kampung Benteng Hilir, ini menjadi bagian dari upaya penguatan tata kelola pemerintahan kampung di tengah tantangan fiskal daerah.

Pelantikan tersebut dihadiri sejumlah pejabat daerah, di antaranya Ketua Komisi II DPRD Siak Sujarwo, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Susilawati, Camat Mempura Harland Winanda Mulya, serta unsur Forkopimcam, penghulu kampung, Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan tokoh masyarakat.

Sebanyak 18 anggota Bapekam yang dilantik berasal dari enam kampung, yakni Kampung Koto Ringin (3 orang), Kampung Paluh (1 orang), Kampung Benteng Hilir (4 orang), Kampung Benteng Hulu (7 orang), Kampung Tengah (1 orang), serta Kampung Merempan Hilir (2 orang). Komposisi ini mencerminkan representasi masyarakat dalam memperkuat fungsi legislasi dan pengawasan di tingkat kampung. 

Dalam sambutannya, Bupati Afni menegaskan bahwa pelantikan ini bukan sekadar agenda seremonial, melainkan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk memastikan roda pemerintahan tetap berjalan optimal dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Hari ini kita masih terus bersama-sama. Ini adalah tanda bahwa Pemerintah Kabupaten Siak tetap konsisten menjalankan roda pemerintahan dengan tujuan utama memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” ujarnya.

Afni menekankan bahwa Bapekam memiliki posisi strategis sebagai mitra pemerintah kampung, khususnya dalam menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa. Peran tersebut dinilai penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Namun demikian, dalam kesempatan itu Afni juga secara terbuka memaparkan kondisi keuangan daerah yang saat ini tengah menghadapi tekanan. 

Ia mengungkapkan bahwa Kabupaten Siak mengalami defisit anggaran yang dipicu oleh beban utang tunda bayar serta dampak kebijakan fiskal nasional yang berimbas pada berkurangnya transfer ke daerah.

“Pengeluaran daerah saat ini lebih besar dibandingkan pendapatan. Ini menjadi tantangan bersama yang harus kita sikapi dengan bijak dan penuh tanggung jawab,” jelasnya. 

Menurutnya, kondisi tersebut menuntut seluruh jajaran pemerintahan, mulai dari tingkat kabupaten hingga kampung, untuk lebih cermat dalam mengelola anggaran, meningkatkan efisiensi belanja, serta memastikan setiap program yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Meski berada dalam tekanan fiskal, Afni mengajak seluruh elemen untuk tetap menjaga semangat kebersamaan dan memperkuat kolaborasi lintas sektor. Ia menegaskan bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi penghalang dalam memberikan pelayanan publik yang optimal.

Dalam konteks pembangunan nasional, Afni juga menyoroti pentingnya dukungan terhadap program strategis pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Salah satu program prioritas yang menjadi perhatian adalah Makanan Bergizi Gratis (MBG).

Program tersebut, menurutnya, tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga memiliki dampak luas terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia serta penguatan ekonomi kerakyatan. Implementasinya di daerah akan diintegrasikan melalui Koperasi Desa Merah Putih dan pengembangan Sekolah Rakyat.

“Mari kita saling berkolaborasi dan mengawasi secara inklusif. Dukung penuh program pusat demi penguatan SDM dan ekonomi masyarakat, agar tetap berjalan meski dalam keterbatasan anggaran,” tegasnya. 

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Siak, Sujarwo, dalam kesempatan yang sama menyampaikan bahwa pihak legislatif mendukung penuh penguatan peran Bapekam sebagai lembaga representatif masyarakat di tingkat kampung.

Ia menilai, keberadaan Bapekam sangat penting dalam menjaga keseimbangan pemerintahan kampung, terutama dalam memastikan setiap kebijakan yang diambil berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

“Kami berharap anggota yang dilantik dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab serta mampu menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah kampung,” ujarnya.

Senada dengan itu, Kepala DPMK Siak, Susilawati, menegaskan bahwa pihaknya akan terus melakukan pembinaan dan pendampingan kepada Bapekam guna meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di tingkat kampung.

Menurutnya, penguatan kapasitas aparatur kampung merupakan kunci dalam menciptakan pemerintahan yang profesional dan mampu menjawab tantangan pembangunan di era saat ini.

Pelantikan ini juga menjadi momen penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, kecamatan, hingga kampung. Dengan kolaborasi yang solid, diharapkan berbagai tantangan, termasuk keterbatasan anggaran dan dinamika pembangunan, dapat dihadapi secara bersama-sama.

Pemerintah Kabupaten Siak optimistis bahwa melalui kerja sama yang baik serta komitmen seluruh pemangku kepentingan, pelayanan publik tetap dapat berjalan optimal dan pembangunan daerah terus berlanjut.

Pelantikan Bapekam di Kecamatan Mempura ini sekaligus menegaskan bahwa penguatan kelembagaan di tingkat kampung menjadi salah satu fondasi utama dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berpihak kepada masyarakat.(*02/cinta)