Medan – Hari Perempuan Internasional jatuh pada tgl 8 Maret setiap tahunnya, Konsorsium PERMAMPU bersama lembaga anggota dan lembaga jaringan merayakannya pada tgl 7 Maret 2026 secara daring.

Konsorsium PERMAMPU bersama jaringan organisasi perempuan di Pulau Sumatera menegaskan peran strategis perempuan dalam penanganan bencana.

Kegiatan yang digelar secara hybrid ini diikuti 312 peserta, terdiri dari 302 perempuan dan 10 laki-laki, yang merupakan perwakilan anggota serta mitra organisasi dari 10 provinsi di Sumatera.

Mengusung tema “Berbagi dan Belajar Bersama Pengalaman dan Penelitian Aksi Kepemimpinan Perempuan dalam Penanganan Bencana untuk Pemenuhan Hak Perempuan Marginal dan Keadilan Gender,” forum tersebut menjadi ruang berbagi pengalaman sekaligus refleksi atas meningkatnya frekuensi bencana di wilayah Sumatera.

Perwakilan Konsorsium PERMAMPU, Ela Hasanah, menegaskan bahwa pengakuan terhadap kepemimpinan perempuan merupakan kunci dalam menciptakan sistem penanganan bencana yang adil dan berkelanjutan.

“Partisipasi perempuan merupakan kunci untuk mewujudkan penanganan bencana yang inklusif dan berkelanjutan,” ujarnya.
Perempuan dan Kelompok Rentan Hadapi Dampak Berlapis

Konsorsium PERMAMPU menyoroti bahwa bencana kerap memberikan dampak lebih berat bagi perempuan dan kelompok rentan, seperti lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil dan menyusui, serta keluarga dari kelompok minoritas.

Namun, respons pemerintah maupun relawan dinilai masih cenderung seragam dan belum sepenuhnya memenuhi standar minimum kemanusiaan.

Bantuan yang diberikan sering lebih berfokus pada rehabilitasi infrastruktur fisik, sementara kebutuhan spesifik penyintas terutama perempuan kerap terabaikan.

Melalui pengalaman lapangan, jaringan PERMAMPU memperkenalkan pendekatan yang lebih responsif, seperti pengumpulan data terpilah, menjangkau kelompok paling rentan, menyediakan bantuan sesuai kebutuhan khusus, serta memberikan dukungan pemulihan trauma bagi para penyintas.

Kisah Perempuan Tangguh di Tengah Bencana
Forum ini juga menghadirkan kisah nyata perempuan yang tidak hanya menjadi korban, tetapi juga pemimpin dalam situasi krisis.

Salah satunya adalah Nurbaeti, staf lapangan organisasi perempuan di Aceh Tamiang yang juga menjadi korban banjir.

Ia menceritakan bagaimana dirinya berjuang menyelamatkan anak kembar dan orang tuanya saat banjir besar melanda wilayahnya.

Meski rumahnya rusak dan harta benda hilang, Nurbaeti justru bangkit dengan membuka dapur umum dan menyalurkan bantuan kepada warga desa.

"Hati saya perlahan pulih karena masih bisa membantu dan berbagi dengan orang lain,” tuturnya.

Kisah serupa datang dari Evi, seorang aktivis kemanusiaan di Sumatera Barat yang juga merupakan ibu dengan disabilitas.

Di tengah banjir bandang, ia berjuang menyelamatkan anak dan orang tuanya yang sudah lanjut usia, sekaligus menghubungkan jaringan kemanusiaan agar bantuan segera tiba di wilayahnya.

Bencana Berulang, Mitigasi Dinilai Lemah
Jaringan Konsorsium PERMAMPU mencatat bahwa banjir semakin sering terjadi di berbagai wilayah Sumatera, termasuk di Lampung pada 6 Maret 2026.

Di sejumlah daerah di Riau seperti Kampar dan Rokan Hilir, banjir bahkan disebut telah menjadi kejadian yang berulang hampir setiap lima tahun.

Meski demikian, kesiapsiagaan masyarakat dan pemerintah dinilai masih rendah. Upaya mitigasi bencana belum dilakukan secara serius, termasuk dalam pengendalian kerusakan lingkungan dan hutan.

Di Aceh misalnya, pemerintah disebut masih menerbitkan lebih dari 20 izin pengelolaan lahan hutan meski wilayah tersebut sedang menghadapi situasi bencana ekologis.
Respons Pemerintah Dinilai Lamban
Para penyintas juga menyoroti lambannya respons pemerintah dalam penanganan bencana.

Sejumlah daerah mengaku minim bantuan karena dianggap memiliki jumlah korban lebih sedikit dibanding wilayah lain.

Seorang perempuan berinisial MZ (23) dari Tapanuli Tengah mengisahkan pengalamannya ketika meminta bantuan untuk mengevakuasi orang tuanya yang tertimbun longsor.

“Saya justru dijawab bahwa korban kami sedikit dan masih ada ratusan korban di tempat lain,” ungkapnya.

Selain itu, jaringan PERMAMPU menilai pemerintah pusat belum memberikan perhatian maksimal terhadap bencana di Sumatera.

Usulan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi sebesar Rp205 triliun disebut hanya disetujui sekitar Rp56 triliun.

Seruan untuk Pemerintah dan Masyarakat
Dalam momentum Hari Perempuan Sedunia ini, Konsorsium PERMAMPU bersama jaringan organisasi perempuan di Sumatera menyerukan beberapa langkah penting:
Mengakui dan memperkuat peran perempuan akar rumput sebagai aktor utama dalam respons dan pemulihan bencana.

Mendorong masyarakat, khususnya perempuan dan kelompok rentan, meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana berulang.

Meminta pemerintah desa membangun sistem peringatan dini berbasis komunitas yang melibatkan perempuan, lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk lebih serius menangani bencana ekologis di Sumatera, termasuk melalui konservasi hutan dan alokasi anggaran pemulihan yang memadai.

Koordinator Konsorsium PERMAMPU, Dina Lumbantobing, menegaskan bahwa perempuan di Sumatera telah menunjukkan ketangguhan dan solidaritas yang luar biasa.

"Perempuan bukan sekadar korban bencana. Mereka adalah pemimpin yang mampu menggerakkan komunitas untuk bangkit dan saling menyelamatkan,” ujarnya.

Peringatan ini menjadi pengingat bahwa di tengah bencana yang terus berulang, kepemimpinan perempuan merupakan kekuatan penting untuk membangun ketahanan komunitas sekaligus memperjuangkan keadilan gender.