JAKARTA – Serangan militer Amerika Serikat dan Israel ke Iran memicu polemik di dalam negeri terkait keanggotaan Indonesia dalam forum perdamaian internasional Board of Peace (BoP). Sejumlah tokoh dan elemen masyarakat mendesak pemerintah segera menarik diri dari forum tersebut, namun Kementerian Luar Negeri menegaskan bahwa keputusan bergabung didasarkan pada kepentingan nasional dan komitmen terhadap perdamaian dunia.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Yvonne Mewengkang, menyatakan bahwa setiap langkah diplomasi Indonesia selalu berlandaskan prinsip konstitusi serta sikap konsisten dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina dan perdamaian global.

“Setiap kebijakan luar negeri Indonesia diambil dengan mempertimbangkan prinsip konstitusi, kepentingan nasional, serta komitmen Indonesia terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina dan perdamaian yang berkelanjutan,” ujar Yvonne, Sabtu (7/3/2026).

Menurutnya, keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace bertujuan untuk mendorong stabilisasi dan rekonstruksi di Palestina, sekaligus memperkuat upaya menuju solusi dua negara bagi konflik Israel–Palestina. Selain itu, Indonesia juga berupaya memastikan perlindungan warga sipil sesuai hukum internasional dan Piagam PBB.

Kemlu juga mengungkapkan bahwa Indonesia terus melakukan koordinasi erat dengan negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang berada dalam forum tersebut, seperti Arab Saudi, Qatar, Yordania, Persatuan Emirat Arab, Mesir, Turkiye, dan Pakistan.

“Komunikasi intensif dilakukan untuk memastikan setiap langkah tetap sejalan dengan upaya kolektif mendorong de-eskalasi konflik, perlindungan warga sipil, serta kemajuan nyata menuju solusi dua negara,” jelas Yvonne.

Meski demikian, pemerintah mengaku tetap menampung aspirasi masyarakat yang berkembang terkait keanggotaan Indonesia dalam forum tersebut.

“Kementerian Luar Negeri menghargai dan mencatat seluruh masukan dari berbagai elemen masyarakat,” tambahnya.

Di tengah polemik tersebut, mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, secara terbuka mendesak pemerintah untuk mempertimbangkan keluar dari BoP. Menurutnya, serangan militer yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel menjadi bukti bahwa forum tersebut tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip perdamaian yang selama ini dijunjung Indonesia.

“Indonesia lahir dari penolakan terhadap penjajahan. Momentum serangan ke Iran ini seharusnya bisa digunakan untuk keluar dari Board of Peace dan menyatakan dengan tegas bahwa Indonesia tidak bisa berada dalam forum perdamaian yang menutup mata terhadap pelanggaran hukum internasional,” ujar Anies melalui video yang diunggah di media sosialnya.

Anies juga mempertanyakan kredibilitas forum tersebut karena diprakarsai oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang menurutnya justru terlibat dalam aksi militer yang memicu ketegangan baru di kawasan Timur Tengah.

Ia menegaskan bahwa politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif bukan berarti harus ikut dalam setiap forum internasional.

“Bebas aktif bukan berarti asal duduk di semua meja. Bebas aktif adalah kewajiban memilih meja yang selaras dengan prinsip kita: membela kedaulatan, menegakkan hukum internasional, dan membela korban penjajahan,” tegasnya.

Perdebatan mengenai posisi Indonesia di Board of Peace diperkirakan masih akan terus bergulir, terutama di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global pasca serangan militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Banyak pihak menilai langkah Indonesia ke depan akan menjadi ujian bagi konsistensi diplomasi bebas aktif yang selama ini menjadi pijakan politik luar negeri Indonesia.