DUMAI – Pemerintah Kota Dumai terus mempertegas komitmennya dalam memberikan jaminan perlindungan sosial bagi seluruh tenaga kerja. Hal itu ditegaskan Sekretaris Daerah Kota Dumai, Fahmi Rizal, S.STP, M.Si saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Universal Coverage Jamsostek di Ruang Rapat Wan Dahlan Ibrahim, Selasa (03/03/2026).

FGD tersebut menjadi forum strategis antara Pemko Dumai dan BPJS Ketenagakerjaan untuk merumuskan langkah konkret memperluas cakupan jaminan sosial, khususnya bagi pekerja sektor rentan dan informal yang belum memiliki penghasilan tetap.

Dalam sambutannya, Fahmi Rizal menyampaikan apresiasi atas sinergi yang telah terjalin bersama BPJS Ketenagakerjaan. Ia menegaskan bahwa perlindungan pekerja rentan menjadi prioritas pemerintah daerah.

“Kami ingin memastikan pekerja rentan yang belum terlindungi dapat segera ter-cover melalui langkah-langkah strategis. Program ini harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kota Dumai, Fadly Maulana, mengungkapkan bahwa capaian Universal Coverage Jamsostek di Dumai menunjukkan tren positif, bahkan berhasil meraih penghargaan dari Pemerintah Provinsi Riau. Hingga saat ini, sedikitnya 11.300 pekerja telah mendapatkan jaminan perlindungan sosial.

Untuk mempercepat target perlindungan menyeluruh, BPJS Ketenagakerjaan mendorong dua strategi utama. Pertama, optimalisasi dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan-perusahaan di Dumai guna membiayai iuran perlindungan pekerja rentan di sekitar wilayah operasional mereka.

Kedua, penguatan Sistem Keagenan Perisai (Penggerak Jaminan Sosial Indonesia) di setiap kecamatan dan kelurahan. Agen Perisai diharapkan menjadi ujung tombak edukasi dan fasilitasi pendaftaran peserta baru, khususnya dari sektor informal.

“Agen Perisai akan menjadi perpanjangan tangan kami untuk mengedukasi masyarakat dan memfasilitasi pendaftaran peserta baru. Dengan kolaborasi ini, kami optimis Universal Coverage Jamsostek di Dumai dapat segera terwujud secara menyeluruh,” pungkas Fadly.

Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Bappeda, Kepala Dinas Tenaga Kerja, jajaran Kepala OPD, para camat se-Kota Dumai, serta tamu undangan lainnya.

Melalui FGD ini, Pemko Dumai menegaskan bahwa perlindungan sosial bukan sekadar program administratif, melainkan bentuk nyata kehadiran negara dalam menjamin kesejahteraan dan rasa aman bagi setiap pekerja.