JAKARTA – Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) tengah mengkaji kemungkinan penyesuaian harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng rakyat MinyaKita. Wacana ini mencuat seiring kenaikan harga minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) di pasar global.
Sekretaris Utama Bapanas, Sarwo Edhy, mengatakan kajian tersebut masih dalam tahap awal dan belum mengarah pada keputusan final.
“Itu masih dalam kajian, masih dalam kajian,” ujarnya di sela kegiatan pelepasan ekspor unggas dan produk turunannya ke Jepang, Singapura, dan Timor Leste di Jakarta, Rabu (4/3/2026).
Harga CPO Melampaui Dasar Penetapan HET
Sarwo menjelaskan, salah satu pemicu kajian adalah harga CPO yang kini berada di atas asumsi dasar saat HET MinyaKita ditetapkan, yakni Rp15.700 per liter di tingkat konsumen.
Sebagai produsen sawit terbesar dunia, Indonesia sangat dipengaruhi pergerakan harga global. Kenaikan CPO dinilai berdampak langsung terhadap struktur biaya produksi minyak goreng dalam negeri.
Namun demikian, Bapanas menegaskan kehati-hatian dalam mengambil keputusan agar tidak membebani masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah.
“Jangan sampai kita menaikkan tapi akan memberatkan masyarakat. Jadi kita masih dalam kajian dulu,” tegasnya.
Distribusi Bulog Jadi Penyangga Harga
Dalam skema domestic market obligation (DMO), sebanyak 35 persen alokasi MinyaKita dikelola oleh Perum Bulog untuk didistribusikan ke pasar tradisional.
Melalui jaringan Bulog, harga MinyaKita relatif terjaga di kisaran HET Rp15.700 per liter. Meski demikian, di luar distribusi Bulog masih ditemukan harga berkisar Rp17.000 hingga Rp18.000 per liter, walau jumlahnya disebut tidak signifikan.
Bapanas memastikan realisasi DMO terus dipantau guna mencegah disparitas harga dan memastikan pasokan tetap stabil.
Belum Panggil Produsen
Terkait kemungkinan revisi HET, pemerintah menyebut belum memanggil produsen minyak goreng. Saat ini, evaluasi masih difokuskan pada kondisi lapangan, termasuk ketersediaan stok dan stabilitas distribusi.
Langkah ini dinilai krusial mengingat MinyaKita merupakan salah satu instrumen utama pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika harga komoditas global.
Dengan situasi yang masih dinamis, publik kini menanti keputusan pemerintah: apakah HET MinyaKita akan tetap dipertahankan atau disesuaikan mengikuti tekanan harga bahan baku dunia.