JAKARTA – Sebanyak 4.000 Aparatur Sipil Negara (ASN) akan mengenakan seragam loreng dan mengikuti pelatihan ala militer mulai April 2026.

Mereka bukan akan menjadi prajurit aktif, melainkan dipersiapkan sebagai Komponen Cadangan (Komcad) untuk memperkuat sistem pertahanan negara.

Program yang digagas Kementerian Pertahanan Republik Indonesia ini dilaksanakan dalam dua gelombang. Gelombang pertama diikuti 2.000 ASN selama 1,5 bulan, kemudian disusul gelombang kedua dengan jumlah dan durasi yang sama.

Kepala Biro Informasi Pertahanan Setjen Kemenhan, Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait, menegaskan pelatihan ini sepenuhnya bersifat sukarela.

“Garis bawahi, ini sukarela. Tidak ada unsur paksaan atau kewajiban,” tegasnya.
Sudah 987 ASN Daftar
Antusiasme cukup tinggi.

Hingga akhir Februari, tercatat 987 ASN telah mendaftarkan diri untuk gelombang pertama. Mereka akan menjalani seleksi ketat, mulai dari administrasi, pemeriksaan kesehatan, tes kesegaran jasmani, psikologi, hingga penilaian mental ideologi.

Kuota peserta dibagi ke 49 kementerian/lembaga dan disesuaikan dengan jumlah pegawai masing-masing. Kementerian besar bisa mengirim puluhan peserta, sementara instansi lebih kecil mendapat jatah lebih terbatas.

Latihan di Markas Marinir dan Satuan Pendidikan TNI

Pelatihan akan dipusatkan di lingkungan Pasukan Marinir 1, dengan dukungan sejumlah satuan pendidikan TNI lainnya seperti Komando Daerah Militer Jayakarta dan Pusat Bahasa TNI Angkatan Udara.

Fasilitas barak, ruang kelas, lapangan latihan, hingga dapur lapangan telah disiapkan. Peserta tidak hanya ditempa fisik, tetapi juga dibekali pemahaman sistem pertahanan negara, disiplin, dan semangat kebangsaan.

Apa Itu Komcad?

Komcad diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Pertahanan Negara. Dalam sistem tersebut, pertahanan terdiri atas Komponen Utama (TNI), Komponen Cadangan, dan Komponen Pendukung.

Komcad merupakan sumber daya nasional yang disiapkan untuk dimobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan TNI apabila negara menghadapi situasi darurat.
Meski demikian, Rico menegaskan pelatihan ini tidak mengubah status ASN menjadi prajurit aktif.

“Ini untuk membentuk kesiapsiagaan dan kedisiplinan. Jika negara memanggil, mereka sudah punya dasar pembekalan,” ujarnya.

Langkah ini menjadi strategi pemerintah memperluas basis pertahanan nasional berbasis sumber daya manusia sipil sebuah kolaborasi antara birokrasi dan sistem pertahanan, yang kini mulai memasuki babak baru.