SAMARINDA – Pernyataan Gubernur Rudy Masud yang mengaku enggan menggunakan mobil dinas jenis Kijang karena dianggap memberi kesan “miskin” langsung memantik kontroversi. Ucapan itu disampaikan usai Rapat Paripurna DPRD Kaltim di Karang Paci, Senin (23/2/2026), dan dengan cepat menyebar luas di ruang publik.
“Jangan saya disuruh pakai Kijang. Jangan direndahkan masyarakat Kaltim ini seolah-olah miskin banget,” ujarnya.
Pernyataan tersebut mencuat di tengah sorotan pengadaan mobil dinas gubernur dengan anggaran fantastis, mencapai Rp8,5 miliar.
SUV Hybrid Spek ‘Sultan’
Dalam sistem pengadaan Inaproc Pemprov Kaltim, kendaraan yang direncanakan tercatat sebagai SUV hybrid dengan spesifikasi kelas premium:
Mesin 2.996 cc
Tenaga 434 HP
Motor listrik 140 kW
Torsi 620 Nm
Kapasitas baterai 38,2 kWh
Meskipun merek kendaraan belum diumumkan secara resmi, spesifikasi ini mengarah pada mobil mewah dengan performa tinggi dan teknologi elektrifikasi modern.
Digugat Mahasiswa
Kontroversi semakin memanas ketika ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) mendatangi kantor gubernur. Mereka mempertanyakan urgensi pembelian kendaraan bernilai miliaran rupiah di tengah berbagai kebutuhan publik yang dinilai lebih mendesak.
Menanggapi desakan tersebut, Rudy mengajak masyarakat untuk melakukan tabayyun dan tidak berprasangka buruk, apalagi di bulan Ramadan.
Berlindung pada Regulasi
Rudy menegaskan pengadaan mobil dinas telah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006. Aturan tersebut membatasi kapasitas mesin sedan maksimal 3.000 cc dan jeep maksimal 4.200 cc. Dengan kapasitas 2.996 cc, kendaraan yang direncanakan disebut masih sesuai koridor hukum.
Antara Representasi dan Sensitivitas
Di satu sisi, pendukung kebijakan menilai kepala daerah memang membutuhkan kendaraan representatif sesuai standar jabatan. Namun di sisi lain, kritik bermunculan karena pernyataan soal “kesan miskin” dinilai kurang sensitif terhadap kondisi sosial masyarakat.
Kini, polemik mobil dinas Rp8,5 miliar bukan sekadar soal spesifikasi kendaraan, tetapi juga menyangkut persepsi publik, empati kepemimpinan, dan prioritas anggaran daerah. Isu ini diprediksi masih akan bergulir dan menjadi ujian komunikasi politik bagi orang nomor satu di Benua Etam tersebut.