Nasional - Rentetan bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sejak akhir November hingga Desember 2025 menjelma menjadi salah satu tragedi kemanusiaan terburuk di Pulau Sumatera dalam beberapa tahun terakhir. Sedikitnya 1.090 jiwa meninggal dunia, 186 orang dinyatakan hilang, dan lebih dari 7.000 warga luka-luka.

Tak kurang dari 510.528 orang terpaksa mengungsi, kehilangan rumah, lahan pertanian, serta sumber penghidupan.
Bencana hidrometeorologi ini dipicu oleh Siklon Tropis Senyar, yang dampaknya diperparah oleh kerusakan hutan masif akibat pembalakan liar, pertambangan, dan alih fungsi hutan menjadi perkebunan sawit. Di tengah situasi darurat, lambannya respons negara, minimnya anggaran penanggulangan bencana, serta keterbatasan bantuan memperdalam penderitaan warga terutama perempuan dan kelompok marginal.

Perempuan dan Kelompok Rentan Menanggung Beban Terberat

Dalam Perayaan Hari Pergerakan Perempuan Indonesia yang diselenggarakan Konsorsium PERMAMPU secara hybrid pada 22 Desember 2025, terungkap bahwa bencana ini berdampak langsung pada 13 kabupaten/kota dan 31 desa dampingan. Data PERMAMPU mencatat 1.385 orang dampingan terdampak langsung, terdiri dari 733 perempuan dewasa, 134 perempuan lansia, dan 518 anak-anak.
Sebanyak tujuh orang meninggal dunia, sementara ibu hamil dan ibu menyusui berada dalam kondisi darurat tanpa layanan kesehatan yang memadai. Perempuan petani, pelaku usaha mikro, lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas mengalami penderitaan berlapis kehilangan fisik, ekonomi, serta trauma psikososial yang hingga kini belum pulih.

Kisah Lapangan: Bertahan Hidup di Tengah Abainya Negara

Di Desa Muara Batu, Aceh Utara, Ibu Nilawati menceritakan bagaimana banjir datang tiba-tiba pada dini hari, memaksa warga bertahan berjam-jam di atas atap rumah.
“Korban meninggal tidak segera dievakuasi. Kami kelaparan berhari-hari dan terpaksa memasak dengan air lumpur berwarna hitam. Pemerintah seolah tidak peduli,” ujarnya lirih.
Sementara di Tapanuli Tengah, Ibu N. Hutagalung kehilangan rumah, kebun, dan mata pencaharian dalam satu malam. Duka semakin dalam ketika abang iparnya penyandang disabilitas mental terseret arus banjir.
“Segalanya lenyap dalam satu hari. Luka batin itu masih saya rasakan sampai sekarang,” tuturnya.
Di Langkat, Marini, staf PESADA Sumatera Utara, menggambarkan kepanikan puluhan warga yang bertahan di lantai dua rumah tanpa listrik dan logistik.
“Perahu karet baru datang setelah dua hari. Kami ditolak karena tidak memesan. Yang punya uang diselamatkan, kami ditinggalkan,” katanya.

Sollidaritas Perempuan Menjadi Penopang Utama

Ketika infrastruktur lumpuh dan kehadiran negara nyaris tak terasa, jaringan perempuan justru bergerak cepat. Anggota Konsorsium PERMAMPU Flower Aceh, PESADA Sumatera Utara, dan LP2M Sumatera Barat melakukan asesmen cepat berperspektif GEDSI, membuka layanan aduan kekerasan di pengungsian, menyalurkan bantuan pangan melalui kelompok Credit Union, serta memberikan dukungan psikososial bagi para penyintas.
Sebanyak 180 peserta dari jaringan perempuan, penyandang disabilitas, lansia, media, dan organisasi masyarakat sipil menyatakan komitmen untuk memperkuat resiliensi perempuan akar rumput, mendorong mitigasi bencana berkelanjutan, serta mengawal proses relokasi agar tidak kembali memiskinkan korban.

Dina Lumbantobing: Suara Perempuan Harus Menjadi Pusat Pemulihan

Koordinator Konsorsium PERMAMPU, Dina Lumbantobing, menegaskan bahwa tragedi ini adalah peringatan keras bahwa pembangunan yang mengabaikan lingkungan dan suara perempuan akan terus melahirkan bencana kemanusiaan.
“Perempuan akar rumput dan kelompok marginal selalu menjadi yang pertama terdampak dan terakhir dipulihkan. Namun dari merekalah kita belajar tentang ketangguhan, solidaritas, dan keberanian untuk bangkit,” tegas Dina.
Ia menekankan bahwa pemulihan pascabencana harus memprioritaskan kebutuhan spesifik perempuan, anak, lansia, dan penyandang disabilitas, serta dibarengi dengan perubahan kebijakan serius dalam perlindungan hutan dan ruang hidup.
“Kami mengajak negara dan seluruh elemen masyarakat untuk berhenti abai. Resiliensi perempuan bukan sekadar cerita bertahan hidup, tetapi fondasi utama membangun Sumatera yang adil, aman, dan berkelanjutan. Perempuan Sumatera akan terus bergerak, bersuara, dan bangkit bersama,” pungkasnya.