Riau - Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita (PPSW) Riau bersama Konsorsium PERMAMPU menggelar peringatan Hari Pergerakan Perempuan Indonesia (Hari Ibu) secara hybrid yang diikuti perwakilan perempuan dari 10 provinsi, Senin (22/12/2025).
Kegiatan ini dilaksanakan secara daring melalui Zoom untuk peserta di luar Provinsi Riau, sementara peserta di Riau mengikuti acara secara luring di Hotel Fave Pekanbaru, Ruang Sakura Lantai 3. Peringatan ini tidak hanya menjadi ruang refleksi perjuangan perempuan Indonesia, tetapi juga menjadi ajang konsolidasi solidaritas perempuan dalam merespons bencana alam yang melanda wilayah Sumatera.
Dalam pemaparannya, disampaikan bahwa hingga kini bencana banjir bandang, longsor, dan galodo yang melanda 52 kabupaten/kota di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah menelan 1.059 korban jiwa, 192 orang masih dinyatakan hilang, lebih dari 147 ribu rumah rusak, serta lebih dari 7 ribu orang mengalami luka-luka. Provinsi Aceh tercatat sebagai wilayah dengan korban jiwa terbanyak.
Namun demikian, data yang tersedia dinilai masih belum menggambarkan kondisi riil di lapangan. Hingga saat ini belum tersedia data korban yang terpilah berdasarkan jenis kelamin, usia, kondisi kesehatan, disabilitas, serta status kehamilan, padahal data tersebut sangat penting untuk memastikan penanganan yang adil dan tepat sasaran.
Melalui peringatan Hari Pergerakan Perempuan Indonesia ini, Konsorsium PERMAMPU mengajak publik untuk menyimak cerita personal perempuan dampingan anggota PERMAMPU yang terdampak langsung oleh bencana. Kisah-kisah tersebut menjadi suara nyata tentang kondisi pengungsian, keterbatasan air bersih, hingga kerentanan yang dialami perempuan, anak, lansia, dan penyandang disabilitas.
Direktur PPSW Riau, Herlia Shanti, S.Pi, dalam sambutannya menyampaikan bahwa PPSW Riau merupakan bagian dari jaringan LSM perempuan se-Sumatera yang tergabung dalam Konsorsium PERMAMPU. Anggota konsorsium seperti Flowe Aceh, PESADA Sumatera Utara, dan LP2M Sumatera Barat telah melakukan pendataan kebutuhan mendesak perempuan korban bencana.
“PPSW Riau bersama Konsorsium PERMAMPU telah melakukan penggalangan donasi. Bantuan yang dikumpulkan disesuaikan dengan kebutuhan perempuan korban bencana, seperti penyaring air bersih, pakaian dalam, pembalut, popok bayi, dan kebutuhan spesifik lainnya,” jelas Herlia.
Ia menegaskan bahwa perempuan merupakan kelompok paling rentan saat dan pasca bencana. Pemenuhan kebutuhan perempuan tidak hanya sebatas kebutuhan dasar untuk bertahan hidup, tetapi juga menyangkut perlindungan dan pemenuhan hak kesehatan reproduksi.
“Proses biologis seperti menstruasi, melahirkan, dan menyusui tidak berhenti saat bencana terjadi. Karena itu, akses air bersih, pembalut, popok bayi, hingga susu sangat penting,” ujarnya.
Selain itu, Herlia menyoroti pentingnya pengelolaan pengungsian berbasis keluarga, termasuk pemisahan toilet laki-laki dan perempuan, guna mencegah potensi kekerasan dan pelecehan seksual di lokasi pengungsian.
Dari sisi ekonomi, perempuan di pedesaan juga terdampak signifikan. Pasca bencana, sektor pertanian dan perikanan yang menjadi tumpuan ekonomi keluarga lumpuh total, sehingga dibutuhkan waktu panjang untuk pemulihan. Oleh karena itu, penguatan ekonomi perempuan melalui pendekatan kelompok dinilai menjadi langkah strategis.
Herlia juga menekankan masih minimnya keterlibatan perempuan dalam pengelolaan sumber daya alam. Padahal perempuan memiliki hak yang sama dalam mengakses, mengontrol, dan berpartisipasi dalam pengelolaan sumber daya alam secara bijak dan berkelanjutan, termasuk dalam upaya mitigasi bencana.
Dalam kesempatan tersebut, ia turut mengulas sejarah 22 Desember 1928 sebagai tonggak Kongres Perempuan Indonesia pertama, yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Ibu melalui Keputusan Presiden Nomor 316 Tahun 1959.
“Melalui momentum Hari Pergerakan Perempuan Indonesia 22 Desember 2025, PPSW Riau dan Konsorsium PERMAMPU mengajak seluruh perempuan Indonesia untuk bergerak bersama memasuki tahun 2026 dengan penuh optimisme, berlandaskan solidaritas perempuan untuk bangkit bersama,” tuturnya.
Di akhir kegiatan, PPSW Riau dan Konsorsium PERMAMPU mendorong pemerintah agar menyediakan data korban bencana secara terpilah agar bantuan yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan korban.
“Kami berharap pemerintah menyediakan data korban berdasarkan jenis kelamin, usia, kondisi kesehatan, termasuk perempuan hamil dan menyusui, sehingga penanganan bencana dapat dilakukan secara adil dan tepat sasaran,” pungkas Herlia.