ROHUL – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Pajak Daerah di Razqa Hotel, Pasir Pengaraian, Selasa (16/12/2025). Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat tata kelola pajak daerah yang profesional dan berorientasi pelayanan publik.

Bimtek tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Rokan Hulu, H. Syafaruddin Poti, SH, MM. Turut hadir Kepala Bapenda Rohul Margono, S.Sos, M.Si, seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bapenda se-Kabupaten Rokan Hulu, serta narasumber kompeten dari Jakarta di bidang pengelolaan pajak daerah.

Dalam sambutannya, Wabup Syafaruddin Poti mengapresiasi pelaksanaan Bimtek tersebut. Ia menegaskan bahwa peningkatan kualitas pengelolaan pajak daerah merupakan komitmen Pemkab Rohul dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang tertib, transparan, dan akuntabel.

“Pajak daerah memiliki peran strategis sebagai sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, pengelolaannya harus dilakukan secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab agar mampu mendorong peningkatan PAD serta menopang pembangunan daerah yang berkelanjutan,” tegasnya.

Wabup juga menekankan pentingnya pemahaman aparatur terhadap perubahan regulasi pajak daerah. Ia berharap seluruh peserta dapat memanfaatkan Bimtek ini secara maksimal untuk meningkatkan kapasitas, memperbaiki sistem kerja, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan wajib pajak.

Sementara itu, Kepala Bapenda Rohul Margono menjelaskan bahwa Bimtek ini bertujuan meningkatkan kompetensi teknis dan administrasi aparatur pengelola pajak daerah agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat pemahaman aparatur terhadap kebijakan dan regulasi terbaru, sekaligus mengadopsi praktik terbaik dalam pengelolaan pajak daerah,” ujarnya.

Bimtek kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi dari narasumber asal Jakarta yang memberikan pembekalan mendalam terkait kebijakan, regulasi, serta strategi optimalisasi pengelolaan pajak daerah