Rohul – hallobintang.com Aksi damai yang digagas Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) akan digelar di depan Istana Presiden pada Senin (8/12/2025).

Aksi ini menjadi langkah penting untuk menyuarakan kegelisahan para kepala desa terkait perubahan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2025, yang merupakan revisi dari PMK 108 Tahun 2024.

Perubahan aturan tersebut dinilai menimbulkan kekhawatiran, terutama mengenai potensi pemangkasan Dana Desa (DD).

Pemangkasan ini dianggap berbahaya karena Dana Desa merupakan sumber utama pembangunan dan pelayanan masyarakat di desa.

Ketua APDESI Riau, Zulfahrianto, S.E., atau yang akrab disapa Anto Sontang, telah berada di Jakarta bersama rombongan APDESI Riau untuk mengikuti aksi nasional tersebut.

Anto berharap aksi ini dapat berjalan tertib, damai, dan mampu mencapai tujuan utama: mendorong pemerintah untuk meninjau ulang PMK terkait Dana Desa.

Zulfahrianto menegaskan bahwa Dana Desa memiliki peran strategis dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“APDESI Riau menghormati kebijakan pemerintah pusat. Namun kami berharap pencairan Dana Desa Tahap II Tahun 2025 dapat dilakukan tepat waktu, agar pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat desa tetap berjalan sesuai rencana,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa Aksi Nasional ini diharapkan menjadi ruang dialog konstruktif antara pemerintah pusat dan pemerintah desa, sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar berpihak pada kebutuhan masyarakat desa.

Anto Sontang menutup dengan harapan besar bahwa Presiden dapat mendengar langsung aspirasi para kepala desa dan segera menerbitkan kebijakan yang pro-pembangunan desa.