Banda Aceh - Peringatan Hari Internasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan tahun 2025 menjadi sorotan penting di Indonesia, khususnya di wilayah Sumatera yang tengah dilanda bencana. Mengusung tema global PBB “UNiTE to End Digital Violence against All Women and Girls”, Konsorsium PERMAMPU bersama Flower Aceh menegaskan bahwa ruang digital masih belum aman bagi perempuan dan kelompok rentan, di tengah meningkatnya akses internet tanpa literasi digital yang memadai.

Kegiatan yang digelar secara hybrid, Kamis (4/12/2025), menghubungkan jaringan dampingan dari sepuluh provinsi: Aceh, Sumut, Riau, Sumbar, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Lampung, dan Bangka Belitung.

Kekerasan Digital Menguat, Aturan Hukum Belum Dipahami Luas

Dr. Khairani Arifin dari Dewan Pengurus PERMAMPU menyoroti pentingnya pemahaman mendalam terhadap pasal-pasal UU TPKS dan UU ITE dalam menghadapi kekerasan seksual dan kekerasan digital yang kian kompleks. “Advokasi hukum sudah berjalan panjang, tapi pemahaman masyarakat terhadap perlindungan hukumnya masih rendah,” ujarnya.

Sementara itu, Lili Karliani, pendamping keamanan digital dan perempuan pembela HAM, menjelaskan ragam modus kekerasan digital yang semakin canggih. Peserta dari berbagai daerah mengonsultasikan kasus yang mereka hadapi, mulai dari peretasan hingga pemerasan daring.

Bencana Perparah Kerentanan Perempuan

Direktur Flower Aceh, Riswati, mengingatkan bahwa perempuan membutuhkan perlindungan khusus pada seluruh fase kebencanaan—mulai mitigasi hingga rehabilitasi. Koordinator PERMAMPU, Dina Lumbantobing, menambahkan bahwa bencana yang melanda Aceh, Sumut, dan Sumbar memperlihatkan angka kerentanan yang memprihatinkan.

Sebanyak 1.385 anggota dampingan terdampak banjir, terdiri dari 733 perempuan dewasa, 134 lansia perempuan, dan 518 anak. Tujuh perempuan dilaporkan meninggal. Kondisi lapangan menunjukkan minimnya layanan dasar, akses jalan yang putus, hilangnya dokumen, hingga keterbatasan logistik akibat kelangkaan BBM.

Di Aceh, seorang perempuan menjadi korban perkosaan saat menumpang truk untuk mengungsi. Di Aceh Tamiang, seorang ibu pascamelahirkan mengalami gangguan kesehatan akibat kurangnya air bersih. Kasus hilang kontak staf lapangan juga terjadi di Aceh, Sumut, dan Tapanuli, sebelum akhirnya beberapa berhasil ditemukan setelah berhari-hari terjebak di daerah terisolasi.

Respons Cepat dan Pendataan Terpilah

Tiga anggota konsorsium di provinsi terdampak melakukan pendataan terpilah, membuka posko bantuan pangan, layanan aduan kekerasan di pengungsian, hingga menyalurkan dana darurat dari penggalangan internal. Jaringan Credit Union di Padang ikut mendata bayi, lansia, dan perempuan untuk memastikan bantuan tepat sasaran.

Namun, PERMAMPU menilai masih banyak persoalan dalam penyelenggaraan bantuan di lapangan, mulai dari sanitasi tidak terpisah, minimnya layanan kesehatan reproduksi, hingga kurangnya dukungan psikososial bagi anak.

PERMAMPU Dorong Pemerintah Perkuat Perlindungan

Dalam rekomendasinya kepada pemerintah, PERMAMPU menekankan:

penggunaan data terpilah sebagai dasar distribusi bantuan,

penyediaan bantuan sesuai kebutuhan khusus perempuan, disabilitas, dan lansia,

pelatihan petugas terkait GBV dan perlindungan anak,

evakuasi inklusif dengan transportasi untuk kelompok rentan,

layanan psikososial dan pendidikan darurat,

dan pembentukan ruang aman untuk perempuan & anak, termasuk dalam mencegah kekerasan digital.

Pesan Penutup

“Kekerasan digital bergerak cepat dan seringkali tidak disadari sebagai pelanggaran hak,” tegas Riswati.
“Situasi perempuan dan kelompok rentan tidak boleh diabaikan, terlebih pada masa krisis. Perlindungan mereka harus menjadi prioritas,” tambah Dina Lumbantobing.