Pekanbaru, 26 November 2025 – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan IV Tahun 2025. Acara ini berlangsung di Ruang Rapat Kantor KPU Provinsi Riau dan dihadiri oleh Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi, Kepala Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi, serta Admin/Operator Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) dari KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau.
 
Ketua KPU Riau, Rusidi Rusdan, beserta anggota Abdul Rahman, Nugroho Noto Susanto, Supriyanto, dan Nahrawi (yang hadir secara daring), serta jajaran sekretariat bagian Perencanaan, Data dan Informasi turut hadir dalam kegiatan tersebut.
 
Rakor ini bertujuan untuk memastikan seluruh tahapan pemutakhiran data pemilih berjalan secara konsisten, seragam, dan tepat waktu di seluruh wilayah Riau. KPU Provinsi Riau berkomitmen untuk memperkuat koordinasi, meningkatkan kualitas data, serta mempersiapkan pelaksanaan Pleno Terbuka PDPB sesuai standar yang telah ditetapkan. Koordinasi ini juga menjadi wadah untuk menyamakan persepsi dan melakukan pengecekan akhir terhadap progres pemutakhiran data sebelum memasuki tahapan penetapan.
 
Ketua KPU Provinsi Riau, Rusidi Rusdan, membuka rapat dengan memberikan motivasi dan apresiasi kepada seluruh jajaran KPU Kabupaten/Kota. "Saya mengapresiasi kerja keras seluruh jajaran KPU Kabupaten/Kota dalam menjaga keakuratan data pemilih. Proses pemutakhiran ini menuntut ketelitian dan komitmen tinggi, dan saya berharap momentum ini dapat mendorong setiap daerah untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan akurasi data pemilih menjelang pleno," ujarnya.
 
Anggota KPU Provinsi Riau, Abdul Rahman, selaku Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, memandu jalannya rakor. Ia menyampaikan jadwal penetapan PDPB, yaitu 8–9 Desember 2025 untuk tingkat Kabupaten/Kota dan 11–12 Desember 2025 untuk tingkat Provinsi. Abdul Rahman menekankan pentingnya kesiapan teknis dan penyelesaian setiap tahapan secara teliti di seluruh daerah. "Seluruh Kabupaten/Kota diharapkan menyelesaikan tahapan pemutakhiran secara tepat waktu dan memastikan semua prosedur dijalankan sesuai standar. Koordinasi bukan hanya antarwilayah, tetapi juga dengan tim di tingkat Provinsi, sehingga pleno terbuka PDPB dapat berjalan lancar, akurat, dan transparan," tegasnya.
 
Dengan rakor ini, KPU Provinsi Riau berharap seluruh jajaran KPU Kabupaten/Kota dapat memperkuat kesiapan, menyempurnakan tahapan pemutakhiran, dan memastikan Pleno Terbuka PDPB Triwulan IV Tahun 2025 dapat berjalan dengan baik, tertib, dan akuntabel.